BIJB Kertajati Terus Bebani APBD, DPRD Jabar Desak Evaluasi Total dan Campur Tangan Pemerintah Pusat

Sorotan terhadap kinerja Bandara Internasional Jawa Barat Kertajati kembali menguat setelah DPRD Jawa Barat menilai operasional bandara tersebut masih membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). DPRD pun mendesak evaluasi menyeluruh serta keterlibatan pemerintah pusat untuk mencari solusi berkelanjutan.

Isu ini menjadi perhatian karena berkaitan langsung dengan efisiensi anggaran daerah.

Beban APBD Jadi Sorotan

DPRD Jabar menilai pembiayaan operasional dan pengembangan bandara masih memerlukan dukungan anggaran yang cukup besar dari pemerintah daerah.

Dalam konteks BIJB Kertajati beban APBD DPRD Jabar evaluasi pemerintah pusat, efisiensi penggunaan anggaran menjadi perhatian utama.

Desakan Evaluasi Menyeluruh

Legislatif mendorong dilakukan evaluasi total terhadap model bisnis, operasional, serta strategi pengembangan bandara.

Melalui BIJB Kertajati beban APBD DPRD Jabar evaluasi pemerintah pusat, perbaikan sistem menjadi kebutuhan mendesak.

Perlunya Campur Tangan Pemerintah Pusat

DPRD menilai pemerintah pusat perlu turun tangan agar pengelolaan bandara dapat lebih optimal dan tidak sepenuhnya bergantung pada APBD.

Dalam BIJB Kertajati beban APBD DPRD Jabar evaluasi pemerintah pusat, kolaborasi lintas pemerintah menjadi solusi.

Optimalisasi Potensi Bandara

Bandara Kertajati sebenarnya memiliki potensi besar sebagai penggerak ekonomi wilayah, terutama di sektor logistik dan penerbangan.

Melalui BIJB Kertajati beban APBD DPRD Jabar evaluasi pemerintah pusat, pemanfaatan aset daerah diharapkan lebih maksimal.

Harapan ke Depan

Diharapkan langkah evaluasi dan keterlibatan pemerintah pusat dapat menghasilkan solusi konkret untuk mengoptimalkan fungsi bandara sekaligus mengurangi beban anggaran daerah.

Langkah ini menjadi bagian dari upaya meningkatkan efisiensi dan keberlanjutan pembangunan infrastruktur.