Ridwan Kamil Jadi Bukti Tidak Ada Mahar Politik di Partai Golkar, Airlangga Hartarto Bilang Begini

Partai Golkar pernah menegaskan komitmennya untuk menolak praktik mahar politik. Ketua Umum Partai Golkar saat itu, Airlangga Hartarto, bahkan menjadikan bergabungnya Ridwan Kamil sebagai salah satu bukti bahwa partai berlambang pohon beringin tersebut terbuka bagi tokoh politik tanpa meminta mahar.

Pernyataan tersebut disampaikan dalam rangkaian Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Partai Golkar pada Juni 2023. Ketika itu, Ridwan Kamil yang masih menjabat sebagai Gubernur Jawa Barat telah bergabung dengan Partai Golkar dan dipercaya menduduki posisi Wakil Ketua Umum bidang Penggalangan Pemilih.

Airlangga Sebut Ridwan Kamil Masuk Golkar Tanpa Mahar

Airlangga Hartarto menyampaikan bahwa Partai Golkar merupakan partai yang inklusif dan terbuka bagi berbagai kalangan. Menurutnya, bergabungnya Ridwan Kamil menjadi contoh bahwa seorang tokoh dengan latar belakang sebagai kepala daerah dapat masuk ke dalam partai tanpa harus membayar mahar politik.

Dalam kesempatan tersebut, Airlangga secara khusus menyebut pengalaman Ridwan Kamil sebagai bukti dari komitmen tersebut. Ia menegaskan bahwa mantan Gubernur Jawa Barat itu dapat bergabung dengan Partai Golkar tanpa mahar, kemudian diberi tugas politik untuk membantu memenangkan partai dalam Pemilu 2024.

Ridwan Kamil Tegaskan Golkar Partai Tanpa Mahar

Ridwan Kamil sendiri menyampaikan pandangan yang sejalan dengan pernyataan Airlangga. Ia mengatakan bahwa Golkar merupakan partai yang tidak menerapkan mahar politik kepada dirinya ketika memutuskan bergabung.

Menurut Ridwan Kamil, proses politik seharusnya tidak diawali dengan praktik membeli dukungan atau kepercayaan masyarakat. Ia menilai seorang pemimpin semestinya memperoleh kepercayaan melalui kerja dan pengabdian kepada masyarakat, bukan melalui transaksi politik.

Mahar Politik Dinilai Bisa Membebani Pemimpin

Ridwan Kamil juga menilai praktik politik yang dimulai dari transaksi atau praktik beli-membeli dapat menjadi beban bagi seorang pemimpin. Apabila seseorang mengeluarkan biaya besar sejak awal untuk mendapatkan posisi politik, menurutnya, kondisi tersebut berpotensi memengaruhi perjalanan kepemimpinan setelah terpilih.

Karena itu, ia berharap proses demokrasi dapat menghasilkan calon legislatif maupun pemimpin daerah dan nasional yang memiliki integritas. Bagi Ridwan Kamil, kepercayaan masyarakat seharusnya dibangun melalui kerja nyata dan rekam jejak, bukan semata-mata melalui kemampuan finansial.

Golkar Ingin Terbuka bagi Tokoh Politik

Pernyataan mengenai tidak adanya mahar politik juga berkaitan dengan posisi Golkar sebagai partai yang ingin terbuka terhadap berbagai kelompok masyarakat. Bergabungnya Ridwan Kamil menjadi salah satu momentum penting karena sebelumnya ia lebih dikenal sebagai tokoh nonpartai yang memiliki pengalaman sebagai Wali Kota Bandung dan Gubernur Jawa Barat.

Masuknya Ridwan Kamil kemudian memperkuat posisi politiknya di internal Golkar. Pada saat itu, ia mendapatkan tugas untuk membantu pemenangan partai dalam menghadapi Pemilu 2024.

Politik Tanpa Mahar Jadi Sorotan

Isu mahar politik memang kerap menjadi pembahasan dalam setiap momentum pemilu dan pilkada. Pernyataan Airlangga dan Ridwan Kamil pada 2023 menunjukkan bahwa Partai Golkar ingin menegaskan citra sebagai partai yang mengedepankan proses politik tanpa transaksi mahar.

Bagi masyarakat, komitmen tersebut pada akhirnya akan dinilai melalui praktik politik dan proses pencalonan yang berlangsung. Transparansi dalam rekrutmen kader, pencalonan kandidat, serta mekanisme dukungan politik menjadi bagian penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap partai politik.