DPRD Jabar dan DPRD Bali Bahas Pengawasan Penyelenggaraan Perekonomian dan Keuangan

Komisi III DPRD Jawa Barat menerima kunjungan kerja Komisi II DPRD Provinsi Bali untuk membahas pengawasan penyelenggaraan perekonomian dan keuangan daerah. Pertemuan tersebut menjadi ruang bertukar informasi mengenai pengelolaan keuangan daerah, optimalisasi pendapatan, hingga pengawasan terhadap badan usaha milik daerah.

Pembahasan antara kedua lembaga tersebut juga menyoroti dampak penerapan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah atau UU HKPD terhadap kondisi APBD.

DPRD Jabar dan DPRD Bali Bahas Perekonomian dan Keuangan

Pertemuan antara DPRD Jabar dan DPRD Bali bahas perekonomian dan keuangan menjadi bagian dari upaya memperkuat fungsi pengawasan DPRD terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Komisi III DPRD Jabar memberikan sejumlah informasi mengenai pengalaman Jawa Barat dalam mengawasi pengelolaan keuangan daerah dan mengoptimalkan berbagai sumber pendapatan.

Optimalisasi BUMD Jadi Perhatian

Salah satu topik yang dibahas adalah optimalisasi Badan Usaha Milik Daerah atau BUMD. Keberadaan BUMD dinilai memiliki potensi dalam mendukung pendapatan daerah apabila dikelola secara profesional.

Pengawasan terhadap kinerja BUMD juga diperlukan agar perusahaan daerah dapat menjalankan fungsi bisnis sekaligus memberikan kontribusi terhadap pembangunan daerah.

Aset Daerah Perlu Dikelola Maksimal

Selain BUMD, pengelolaan aset daerah turut menjadi pembahasan. Aset pemerintah daerah yang dikelola secara optimal dapat menjadi salah satu sumber pendapatan sekaligus mendukung pelayanan kepada masyarakat.

Karena itu, inventarisasi, pemanfaatan, serta pengawasan aset menjadi bagian penting dalam tata kelola keuangan daerah.

Dampak UU HKPD terhadap APBD

Komisi III DPRD Jabar dan Komisi II DPRD Bali juga membahas implementasi UU HKPD yang mulai berdampak pada skema hubungan keuangan pemerintah pusat dan daerah.

Perubahan pembagian pendapatan dari sektor pajak menjadi salah satu aspek yang diperhatikan karena dapat memengaruhi kapasitas fiskal pemerintah provinsi.

Jabar Dorong Sumber PAD Baru

Perubahan skema pendapatan mendorong pemerintah daerah untuk mencari sumber Pendapatan Asli Daerah atau PAD dari sektor potensial lainnya.

Jawa Barat disebut mulai menggali potensi pendapatan dari sejumlah sektor, termasuk energi terbarukan, pertambangan, dan sektor potensial lainnya.

Bali Diminta Tak Bergantung pada Pariwisata

Dalam pertemuan tersebut, DPRD Jabar juga memberikan masukan kepada Bali agar mengembangkan sumber pendapatan lain sehingga tidak terlalu bergantung pada sektor pariwisata.

Diversifikasi sumber PAD dinilai penting untuk memperkuat ketahanan fiskal daerah ketika terjadi perubahan kondisi ekonomi atau gangguan terhadap sektor tertentu.

LHP BPK Ikut Dibahas

Pengawasan keuangan daerah juga berkaitan dengan tindak lanjut terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan atau LHP BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Rekomendasi dan catatan dari BPK perlu ditindaklanjuti pemerintah daerah agar pengelolaan keuangan semakin tertib, transparan, dan akuntabel.

Pengawasan DPRD Jadi Bagian Penting

DPRD memiliki fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah. Melalui pengawasan tersebut, penggunaan anggaran dan pengelolaan sumber daya daerah dapat terus dievaluasi.

Pertukaran informasi antar-DPRD juga dapat membantu masing-masing daerah mendapatkan perspektif baru dalam menjalankan fungsi pengawasan.

PAD Perlu Diperkuat

Peningkatan PAD menjadi tantangan bagi pemerintah daerah, terutama ketika terjadi perubahan kebijakan hubungan keuangan pusat dan daerah.

Pengembangan sumber pendapatan baru perlu dilakukan dengan tetap memperhatikan potensi ekonomi daerah serta ketentuan peraturan yang berlaku.

Kolaborasi Antardaerah Diperlukan

Pertemuan antara DPRD Jabar dan DPRD Bali menunjukkan pentingnya komunikasi antardaerah dalam menghadapi persoalan perekonomian dan keuangan.

Setiap daerah memiliki karakteristik ekonomi yang berbeda, sehingga pengalaman satu daerah dapat menjadi bahan pembelajaran bagi daerah lainnya.

Harapan Pengelolaan Keuangan Semakin Baik

Pembahasan mengenai pengawasan penyelenggaraan perekonomian dan keuangan diharapkan dapat memperkuat tata kelola pemerintah daerah. Optimalisasi BUMD, pengelolaan aset, peningkatan PAD, serta tindak lanjut rekomendasi BPK menjadi beberapa aspek yang perlu terus diperhatikan.

Dengan pengawasan yang konsisten dan pengelolaan sumber daya yang lebih optimal, pemerintah daerah diharapkan mampu memperkuat kapasitas fiskal sekaligus meningkatkan manfaat pembangunan bagi masyarakat.