DPRD Jabar Ingatkan Risiko Pinjaman Rp2 Triliun ke Bank BJB

Rencana Pemerintah Provinsi Jawa Barat mengajukan pinjaman daerah senilai Rp2 triliun kepada Bank BJB mendapat perhatian dari DPRD Jabar. Di tengah kebutuhan pembiayaan berbagai proyek infrastruktur, rencana tersebut dinilai perlu disertai perhitungan matang agar tidak menimbulkan tekanan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada tahun-tahun berikutnya.

Wacana pinjaman tersebut muncul ketika kondisi fiskal Jawa Barat menghadapi sejumlah tekanan. Pemerintah daerah menyebut adanya pengurangan Transfer ke Daerah (TKD), Dana Bagi Hasil (DBH) yang belum tersalurkan, serta penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang tidak mencapai target. Kondisi itu kemudian mendorong pemerintah mencari alternatif pembiayaan untuk menjaga sejumlah program yang telah masuk dalam APBD 2026.

Namun, DPRD Jabar mengingatkan bahwa tambahan utang berarti muncul pula kewajiban pembayaran pada masa mendatang. Karena itu, kemampuan APBD dalam memenuhi cicilan menjadi salah satu hal yang harus diperhitungkan sebelum pinjaman direalisasikan.

DPRD Soroti Beban Cicilan Pinjaman

Wakil Ketua DPRD Jawa Barat Ono Surono menyebut cicilan pinjaman baru diperkirakan berada pada kisaran Rp200 miliar hingga Rp300 miliar per tahun, tergantung struktur dan tenor pinjaman.

Jika pinjaman dibayarkan selama tiga sampai empat tahun hingga 2030, maka APBD Jabar harus menyediakan ruang fiskal khusus untuk memenuhi kewajiban tersebut. Beban itu juga perlu dilihat bersama kewajiban utang daerah yang masih berjalan.

Perhitungan tersebut menjadi penting karena anggaran daerah setiap tahun harus membiayai berbagai kebutuhan lain, mulai dari pelayanan publik, pendidikan, kesehatan, infrastruktur hingga program sosial masyarakat.

Utang Lama Masih Menjadi Perhatian

DPRD juga menyoroti adanya kewajiban pembayaran utang lama yang masih harus diperhitungkan dalam struktur keuangan daerah.

Menurut pemberitaan detikJabar, Pemprov Jabar masih memiliki beban pembayaran sekitar Rp600 miliar per tahun dari program pinjaman PEN yang belum direstrukturisasi. Jika cicilan pinjaman baru berjalan bersamaan, total kebutuhan pembayaran utang dapat meningkat secara signifikan.

Situasi tersebut membuat DPRD perlu memastikan bahwa tambahan pinjaman tidak mengurangi kemampuan pemerintah dalam menjalankan pelayanan dasar maupun program prioritas lainnya.

Pinjaman Muncul di Tengah Tekanan Fiskal

Rencana pinjaman Rp2 triliun tidak muncul tanpa alasan. Pemerintah Provinsi Jawa Barat menghadapi tekanan fiskal akibat berkurangnya dana transfer dari pemerintah pusat.

Pikiran Rakyat melaporkan bahwa kehilangan TKD menjadi salah satu alasan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mempertimbangkan pembiayaan melalui pinjaman. Dana tersebut direncanakan untuk mendukung sejumlah proyek infrastruktur besar, termasuk pembangunan ruas jalan di kawasan Puncak Dua Bogor serta sejumlah underpass dan jembatan layang.

Dari sisi pemerintah, pembiayaan melalui pinjaman dipandang sebagai salah satu opsi untuk menjaga keberlanjutan pembangunan ketika kemampuan fiskal daerah mengalami tekanan.

DPRD Minta Tujuan Penggunaan Dana Diperjelas

Meski sebagian anggota DPRD menilai pinjaman dapat menjadi opsi yang realistis, penggunaan dana tetap harus dijelaskan secara terperinci.

Setiap rupiah dari pinjaman daerah nantinya akan menjadi kewajiban yang harus dibayar melalui APBD. Karena itu, DPRD perlu mengetahui proyek apa saja yang akan dibiayai, berapa kebutuhan masing-masing proyek, serta bagaimana manfaatnya bagi masyarakat.

Anggota Banggar DPRD Jabar Iwan Suryawan sebelumnya menekankan pentingnya mengetahui untuk apa pinjaman digunakan dan dari mana pembayarannya berasal.

Skema Pinjaman Tidak Sepenuhnya dari Bank BJB

Hal lain yang perlu diluruskan adalah mengenai sumber pembiayaan. Meskipun Bank BJB disebut dalam rencana tersebut, DPRD menjelaskan bahwa pinjaman Rp2 triliun tidak otomatis seluruhnya berasal dari Bank BJB.

Wakil Ketua DPRD Jabar MQ Iswara mengatakan, apabila pinjaman benar-benar direalisasikan, porsi Bank BJB diperkirakan sekitar Rp300 miliar hingga Rp400 miliar. Sementara porsi terbesar kemungkinan berasal dari lembaga pembiayaan seperti PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI).

Dengan demikian, pembahasan mengenai pinjaman perlu melihat keseluruhan struktur pembiayaan, bukan hanya hubungan antara Pemprov Jabar dan Bank BJB.

Pinjaman Harus Melalui Persetujuan DPRD

Rencana pinjaman daerah juga tidak dapat dilakukan secara sepihak oleh pemerintah provinsi.

MQ Iswara menegaskan bahwa usulan pinjaman harus disampaikan secara resmi kepada DPRD untuk dibahas bersama. Apabila disetujui, pembiayaan tersebut kemudian dapat dimasukkan dalam mekanisme perubahan APBD 2026.

Mekanisme tersebut menjadi penting untuk memastikan keputusan mengenai utang daerah tetap berada dalam koridor pengawasan dan persetujuan legislatif.

Risiko terhadap APBD Periode Berikutnya

Salah satu perhatian utama DPRD adalah jangan sampai pinjaman hari ini justru mempersempit ruang fiskal pemerintahan berikutnya.

Pinjaman yang dicicil hingga 2030 berarti kewajibannya akan tetap tercatat dalam beberapa tahun anggaran. Pemerintah perlu memastikan proyeksi pendapatan daerah mampu menopang pembayaran tersebut tanpa mengorbankan kebutuhan masyarakat.

Karena itu, analisis kemampuan membayar utang menjadi bagian penting sebelum keputusan akhir diambil.

Infrastruktur Tetap Jadi Pertimbangan

Di sisi lain, DPRD juga memahami bahwa pembangunan infrastruktur membutuhkan pembiayaan besar. Sejumlah proyek yang direncanakan pemerintah merupakan bagian dari program pembangunan yang sudah masuk dalam APBD 2026.

Ono Surono menilai pinjaman dapat menjadi pilihan untuk menjaga program yang telah disepakati bersama daripada menghentikan atau mengoreksi kembali prioritas pembangunan akibat tekanan fiskal.

Namun, dukungan tersebut tetap harus dibarengi dengan pengawasan terhadap penggunaan dana dan kemampuan pembayaran.

Transparansi Menjadi Kunci

Besarnya nilai pinjaman membuat transparansi menjadi faktor yang tidak dapat diabaikan. Masyarakat perlu mengetahui proyek apa yang dibiayai, berapa nilai pembiayaannya, bagaimana skema cicilannya dan apa manfaat yang dihasilkan.

Transparansi juga dapat membantu memastikan pinjaman digunakan untuk kegiatan produktif dan bukan untuk membiayai belanja yang tidak memberikan manfaat jangka panjang.

Dengan pengawasan yang terbuka, masyarakat dapat ikut melihat apakah tambahan pembiayaan tersebut benar-benar menghasilkan pembangunan yang sepadan dengan kewajiban yang harus dibayar.

Efisiensi Anggaran Tetap Dibutuhkan

Pinjaman bukan satu-satunya solusi untuk menghadapi tekanan fiskal. Efisiensi belanja pemerintah juga menjadi bagian penting dalam menjaga kesehatan APBD.

DPRD mencatat Pemprov Jabar telah melakukan pergeseran anggaran sekitar Rp621 miliar dari sejumlah kegiatan OPD yang dinilai tidak prioritas pada awal 2026. Anggaran tersebut kemudian ditempatkan pada belanja tidak terduga.

Langkah efisiensi seperti itu dapat menjadi pelengkap agar kebutuhan pembiayaan pembangunan tidak sepenuhnya bergantung pada penambahan utang.

Keputusan Pinjaman Harus Dihitung Matang

Rencana pinjaman Rp2 triliun pada akhirnya membutuhkan keseimbangan antara kebutuhan pembangunan dan kemampuan keuangan daerah.

Pemerintah membutuhkan dana untuk mempertahankan pembangunan infrastruktur, sementara DPRD memiliki kewajiban memastikan keputusan tersebut tidak menciptakan beban fiskal yang berlebihan.

Karena itu, perhitungan mengenai nilai cicilan, tenor, sumber pendapatan untuk pembayaran, proyek yang dibiayai serta dampaknya terhadap APBD perlu menjadi bagian utama dalam pembahasan.

Harapan DPRD untuk Keuangan Jabar

Rencana pinjaman Rp2 triliun kepada Bank BJB dan sumber pembiayaan lainnya diharapkan tidak hanya dilihat dari besarnya dana yang dapat diperoleh, tetapi juga dari kemampuan pemerintah mengelolanya.

Jika pembiayaan benar-benar diperlukan, penggunaannya harus diarahkan pada proyek yang memiliki manfaat jelas bagi masyarakat dan mendukung pertumbuhan ekonomi daerah.

Sebaliknya, apabila kemampuan APBD dinilai belum memadai, pemerintah perlu mempertimbangkan kembali skema, besaran maupun prioritas pembiayaannya.

Pada akhirnya, keputusan mengenai pinjaman daerah bukan sekadar persoalan mendapatkan tambahan dana. Yang jauh lebih penting adalah memastikan setiap rupiah yang dipinjam dapat dipertanggungjawabkan dan tidak menjadi beban berlebihan bagi keuangan Jawa Barat pada masa mendatang.