Category Politik

GP Ansor Jabar Dukung Pembatasan Media Sosial untuk Anak, Dorong Pengawasan dan Verifikasi Usia yang Ketat

Organisasi kepemudaan Islam Gerakan Pemuda Ansor wilayah Jawa Barat menyatakan dukungannya terhadap rencana pemerintah untuk membatasi penggunaan media sosial bagi anak-anak dan remaja. Kebijakan ini dinilai penting sebagai langkah perlindungan terhadap generasi muda dari berbagai dampak negatif dunia digital yang semakin sulit dikendalikan.

GP Ansor Jawa Barat menilai bahwa pembatasan akses media sosial bagi anak merupakan upaya strategis untuk menjaga kesehatan mental, perkembangan psikologis, serta kualitas pendidikan generasi muda di tengah derasnya arus informasi digital.

Pentingnya Regulasi Media Sosial untuk Anak

Perkembangan teknologi digital telah membawa perubahan besar dalam kehidupan masyarakat, termasuk anak-anak yang kini sangat akrab dengan media sosial. Berbagai platform digital memungkinkan mereka mengakses informasi dengan sangat mudah, namun di sisi lain juga membuka potensi risiko yang tidak kecil.

Ketua GP Ansor Jawa Barat menyebutkan bahwa penggunaan media sosial tanpa pengawasan dapat memicu berbagai masalah seperti kecanduan gadget, paparan konten negatif, cyberbullying, hingga penurunan kualitas interaksi sosial di dunia nyata.

Karena itu, organisasi yang berada di bawah naungan Nahdlatul Ulama tersebut mendukung penuh kebijakan pembatasan penggunaan media sosial bagi anak-anak.

Dorong Pemerintah Lakukan Pengawasan Ketat

GP Ansor Jawa Barat berharap pemerintah tidak hanya membuat aturan pembatasan usia, tetapi juga memastikan adanya sistem pengawasan yang kuat dan efektif. Pengawasan tersebut dinilai penting agar kebijakan yang dibuat tidak hanya menjadi aturan di atas kertas.

Menurut GP Ansor, pengawasan dapat dilakukan melalui kerja sama antara pemerintah, perusahaan teknologi, lembaga pendidikan, dan orang tua. Sinergi berbagai pihak ini akan membantu menciptakan lingkungan digital yang lebih aman bagi anak-anak.

Selain itu, pemerintah juga didorong untuk memperkuat literasi digital masyarakat agar orang tua dan anak memahami cara menggunakan teknologi secara sehat dan bijak.

Verifikasi Usia Dinilai Sangat Penting

Salah satu poin penting yang disoroti GP Ansor adalah perlunya sistem verifikasi usia yang jelas pada platform media sosial. Tanpa sistem verifikasi yang kuat, anak-anak masih dapat dengan mudah membuat akun dan mengakses berbagai konten yang sebenarnya tidak sesuai dengan usia mereka.

Karena itu, pemerintah diharapkan dapat mewajibkan perusahaan platform digital untuk menerapkan sistem verifikasi usia yang lebih ketat. Langkah ini dapat membantu memastikan bahwa anak-anak hanya mengakses layanan digital yang sesuai dengan tingkat usia mereka.

Selain melindungi anak, sistem ini juga membantu menciptakan ekosistem digital yang lebih sehat dan bertanggung jawab.

Perlindungan Anak di Era Digital

Di era digital saat ini, perlindungan anak tidak hanya berkaitan dengan lingkungan fisik, tetapi juga lingkungan virtual. Banyak kasus menunjukkan bahwa media sosial dapat menjadi ruang yang berisiko bagi anak jika tidak disertai pengawasan yang memadai.

GP Ansor Jawa Barat menilai bahwa pembatasan media sosial merupakan bagian dari upaya menjaga generasi muda agar tidak terpapar konten negatif seperti kekerasan, pornografi, hoaks, maupun propaganda yang dapat memengaruhi pola pikir mereka.

Organisasi ini juga menekankan pentingnya peran keluarga dalam mengawasi aktivitas digital anak. Orang tua diharapkan lebih aktif dalam memantau penggunaan gadget serta memberikan edukasi mengenai penggunaan internet yang aman.

Dukungan terhadap Kebijakan Pemerintah

GP Ansor Jawa Barat melihat kebijakan pembatasan media sosial bagi anak sebagai langkah positif yang perlu didukung oleh seluruh elemen masyarakat. Kebijakan tersebut dinilai sejalan dengan upaya membangun generasi muda yang sehat, cerdas, dan berkarakter.

Selain itu, pembatasan ini juga dianggap sebagai bentuk tanggung jawab negara dalam melindungi anak-anak dari dampak negatif teknologi digital.

Organisasi kepemudaan tersebut berharap kebijakan ini dapat segera diimplementasikan secara menyeluruh dengan regulasi yang jelas serta sistem pengawasan yang kuat.

Edukasi dan Literasi Digital Harus Diperkuat

Selain regulasi, GP Ansor Jawa Barat juga menekankan pentingnya memperkuat literasi digital di masyarakat. Edukasi mengenai penggunaan internet yang sehat perlu diberikan sejak dini agar anak-anak mampu memanfaatkan teknologi secara positif.

Program literasi digital dapat dilakukan melalui sekolah, komunitas, maupun organisasi masyarakat. Dengan pemahaman yang baik, anak-anak tidak hanya menjadi pengguna teknologi tetapi juga mampu bersikap kritis terhadap berbagai informasi yang mereka temui di internet.

Debat terakhir Pemilihan Gubernur Jawa Barat (Pilgub Jabar) menjadi momentum penting bagi para kandidat untuk menyampaikan visi dan gagasan penutup kepada masyarakat. Pada sesi penutup debat tersebut, calon gubernur Ahmad Syaikhu menyampaikan pernyataan optimistis dengan menegaskan bahwa Jawa Barat siap “lepas landas” menuju masa depan yang lebih maju, adil, dan sejahtera.

Dalam pernyataannya, Ahmad Syaikhu menekankan bahwa Jawa Barat memiliki modal besar untuk berkembang pesat, mulai dari sumber daya manusia yang melimpah, potensi ekonomi kreatif, hingga posisi strategis sebagai provinsi penopang ibu kota negara. Menurutnya, tantangan yang dihadapi saat ini harus dijawab dengan kepemimpinan yang tegas, kolaboratif, dan berpihak kepada kepentingan rakyat.

Syaikhu menilai debat publik sebagai sarana penting bagi masyarakat untuk menilai kapasitas dan gagasan para calon pemimpin. Ia menyampaikan apresiasi kepada penyelenggara dan seluruh pihak yang telah menjaga debat berjalan dengan kondusif dan substantif. Baginya, perbedaan pandangan antar kandidat merupakan bagian dari demokrasi yang sehat dan harus disikapi dengan saling menghormati.

Dalam debat penutup tersebut, Ahmad Syaikhu kembali menegaskan sejumlah program prioritas yang ditawarkannya. Salah satu fokus utama adalah peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan. Ia berkomitmen memperkuat akses pendidikan yang merata dan berkualitas, serta memastikan layanan kesehatan yang terjangkau bagi seluruh masyarakat Jawa Barat, termasuk di wilayah pelosok.

Selain itu, Syaikhu juga menyoroti pentingnya penguatan ekonomi daerah. Ia menyampaikan rencana untuk mendorong pertumbuhan UMKM, memperluas lapangan kerja, dan meningkatkan daya saing industri lokal. Menurutnya, Jawa Barat memiliki potensi besar untuk menjadi pusat pertumbuhan ekonomi nasional jika dikelola dengan kebijakan yang tepat dan berkelanjutan.

Isu pembangunan infrastruktur dan pemerataan pembangunan juga menjadi perhatian dalam pernyataan penutupnya. Ahmad Syaikhu menegaskan bahwa pembangunan harus dirasakan secara adil oleh seluruh wilayah, tidak hanya terpusat di kawasan perkotaan. Ia berjanji akan mendorong sinergi antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota agar pembangunan berjalan lebih efektif.

Dalam konteks sosial, Syaikhu menekankan pentingnya menjaga persatuan dan keharmonisan masyarakat Jawa Barat yang majemuk. Ia mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menjadikan Pilgub sebagai ajang adu gagasan, bukan ajang perpecahan. Menurutnya, perbedaan pilihan politik tidak boleh merusak persaudaraan dan kebersamaan.

Menutup debat, Ahmad Syaikhu menyampaikan ajakan kepada masyarakat Jawa Barat untuk menggunakan hak pilihnya secara bertanggung jawab. Ia menegaskan bahwa partisipasi masyarakat adalah kunci utama keberhasilan demokrasi dan pembangunan daerah. Dengan dukungan rakyat, ia optimistis Jawa Barat dapat melangkah lebih cepat menuju kemajuan.

Pernyataan “Jabar siap lepas landas” yang disampaikan Ahmad Syaikhu mencerminkan keyakinannya bahwa provinsi ini berada di titik penting untuk melakukan lompatan besar. Melalui kepemimpinan yang visioner dan kolaboratif, ia berharap Jawa Barat mampu menjadi provinsi yang unggul, berdaya saing, dan memberikan kesejahteraan bagi seluruh warganya.

Kementerian Sosial (Kemensos) mencoret 1,9 juta keluarga penerima manfaat (KPM) dari daftar bantuan sosial (bansos) setelah hasil pemutakhiran data menunjukkan mereka tidak lagi memenuhi syarat.

Para penerima bansos yang dinilai tidak layak diberhentikan, lalu dialihkan kepada masyarakat yang lebih berhak.

Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menegaskan, langkah ini diambil agar bansos benar-benar tepat sasaran.

Untuk memperkuat pengawasan, Kemensos bekerja sama dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menelusuri rekening penerima bansos.

Dari hasil analisis, lebih dari 600 ribu KPM terindikasi menggunakan dana untuk judi online.

Tak hanya itu, ada juga penerima yang saat pembuatan rekening mencantumkan identitas sebagai anggota DPRD, DPR, TNI, polisi, hingga pegawai BUMN. Bahkan sebagian mengaku sebagai dokter.

“Sekali lagi ini belum tentu benar. Mereka mengaku-ngaku, tapi datanya sedang diteliti lebih lanjut,” kata Gus Ipul dikutip dari MetroNews, Sabtu, (20/9/2025).

Ia menegaskan, sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto, bansos harus disalurkan tanpa pengurangan anggaran, namun semakin tepat sasaran.

“Prinsipnya tidak ada bansos yang dikurangi. Bahkan dalam kesempatan tertentu, presiden menambah bansos, tapi hanya untuk mereka yang benar-benar berhak,” jelasnya.

DPRD Jawa Barat akhirnya menyetujui usulan pemekaran Kabupaten Cirebon Timur. Keputusan bersejarah ini ditetapkan dalam rapat paripurna di Gedung DPRD Provinsi Jawa Barat, Rabu (10/9/2025).

Rapat paripurna yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Jabar, Ono Surono, dihadiri 95 dari 120 anggota dewan sehingga memenuhi syarat kuorum. Dengan persetujuan ini, jumlah Calon Daerah Persiapan Otonomi Baru (CDPOB) di Jawa Barat resmi bertambah menjadi 10 wilayah, menunggu dicabutnya moratorium pemekaran daerah oleh pemerintah pusat.

Sebelumnya, ada 9 CDPOB yang sudah diajukan ke pusat, yakni Sukabumi Utara, Bogor Barat, Garut Selatan, Indramayu Barat, Bogor Timur, Cianjur Selatan, Tasikmalaya Selatan, Garut Utara, dan Subang Utara. Masuknya Cirebon Timur semakin memperkuat dorongan pemerataan pembangunan di Jawa Barat.

Ono Surono menyebut, persetujuan ini menjadi kemenangan masyarakat Cirebon Timur yang sudah memperjuangkan pemekaran selama lebih dari dua dekade. “Sejarah panjang perjuangan dari tingkat desa hingga kabupaten kini menapaki babak baru di Jawa Barat. Terima kasih kepada rakyat Cirebon Timur,” katanya.

Sekretaris Daerah Jabar, Herman Suryatman, menegaskan hasil persetujuan akan segera diajukan ke Kementerian Dalam Negeri. Namun, pembentukan Kabupaten Cirebon Timur tetap harus menunggu kebijakan pencabutan moratorium dari Presiden RI.

Komisi I DPRD Jabar juga memberikan sejumlah catatan, termasuk rekomendasi calon ibu kota kabupaten. Dari hasil kajian, Kecamatan Karangsembung dianggap lebih layak dibanding Karangwareng yang memiliki jalur sutet berpotensi menghambat pembangunan.

Selain itu, muncul usulan alternatif nama kabupaten: Caruban Nagari, guna memperkuat identitas lokal.

Kabupaten Cirebon Timur direncanakan meliputi 16 kecamatan, yakni Astanajapura, Babakan, Ciledug, Gebang, Greged, Karangsembung, Karangwareng, Lemahabang, Losari, Pabedilan, Pabuaran, Pangenan, Pasaleman, Sedong, Susukan Lebak, dan Waled. 

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membenarkan pernyataan pendakwah sekaligus pemilik biro perjalanan haji PT Zahra Oto Mandiri atau Uhud Tour, Khalid Zeed Abdullah Basalamah, mengenai pengembalian uang dalam kasus dugaan korupsi kuota haji.

“Benar,” kata Ketua KPK Setyo Budiyanto saat dikonfirmasi di Jakarta, Senin (15/9/2025).

Meski demikian, Setyo menegaskan jumlah uang yang telah dikembalikan Khalid Basalamah masih belum diverifikasi oleh lembaga antirasuah tersebut.

Sebelumnya, Khalid yang juga Ketua Majelis Utama Travel Indonesia Arahan Haji dan Umrah (Mutiara Haji) menceritakan pengalamannya sebagai saksi dalam kasus ini. Melalui kanal YouTube Kasisolusi yang tayang pada 13 September 2025, ia mengaku sempat dipaksa membayar biaya tambahan kepada Ibnu Mas’ud, Komisaris PT Muhibbah Mulia Wisata.

Khalid menjelaskan, awalnya ia bersama 122 jemaah Uhud Tour telah membayar visa haji furoda lengkap dengan penginapan dan transportasi di Arab Saudi. Namun, Ibnu Mas’ud kemudian menawarkan visa haji khusus dari kuota tambahan 20.000 jemaah yang diberikan Pemerintah Arab Saudi.