Komisi V DPRD Jabar Soroti Lemahnya Pendataan Lulusan sebagai Akar Masalah SMK

DPRD Jawa Barat melalui Komisi V menyoroti masih lemahnya sistem pendataan lulusan di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di Jawa Barat. Kondisi ini dinilai menjadi salah satu akar masalah yang memengaruhi link and match antara dunia pendidikan dan dunia kerja.

Sorotan ini muncul di tengah upaya pemerintah meningkatkan kualitas lulusan vokasi agar lebih siap kerja.

Pendataan Lulusan Masih Belum Optimal

Komisi V menilai banyak SMK belum memiliki sistem data lulusan yang terintegrasi dan akurat. Akibatnya, penelusuran alumni menjadi sulit dilakukan.

Dalam konteks DPRD Jabar SMK pendataan lulusan masalah link and match dunia kerja, data menjadi fondasi utama.

Hambat Keterhubungan dengan Dunia Industri

Lemahnya pendataan membuat sekolah kesulitan menjalin kerja sama berkelanjutan dengan industri karena tidak ada data yang jelas tentang serapan lulusan.

Melalui DPRD Jabar SMK pendataan lulusan masalah link and match dunia kerja, keterhubungan pendidikan dan industri terganggu.

Evaluasi Sistem Pendidikan Vokasi

Komisi V mendorong adanya evaluasi menyeluruh terhadap sistem pendataan dan tracer study di SMK agar lebih modern dan terintegrasi.

Dalam DPRD Jabar SMK pendataan lulusan masalah link and match dunia kerja, reformasi data menjadi kebutuhan mendesak.

Dorong Digitalisasi Data Pendidikan

Digitalisasi data lulusan dinilai menjadi solusi untuk mempercepat integrasi informasi antara sekolah, pemerintah, dan dunia industri.

Melalui DPRD Jabar SMK pendataan lulusan masalah link and match dunia kerja, transformasi digital pendidikan diperkuat.

Harapan ke Depan

Diharapkan SMK di Jawa Barat dapat memiliki sistem data yang lebih akurat sehingga mampu meningkatkan kualitas lulusan dan daya saing tenaga kerja.

Langkah ini menjadi bagian dari upaya memperkuat pendidikan vokasi berbasis kebutuhan industri.