Soroti Pungli Wisata, DPRD Jabar Minta Pengelolaan Transparan dan Berbasis Aturan

menyoroti maraknya praktik pungutan liar (pungli) di sejumlah destinasi wisata di Jawa Barat. Lembaga legislatif tersebut meminta agar pengelolaan sektor wisata dilakukan secara transparan dan sesuai dengan aturan yang berlaku.

Isu ini menjadi perhatian serius karena dapat merusak citra pariwisata daerah.

Pungli di Sektor Wisata Jadi Sorotan

DPRD Jabar menilai praktik pungli masih terjadi di beberapa lokasi wisata. Hal ini dinilai merugikan wisatawan dan pelaku usaha resmi.

Dalam konteks pungli wisata Jabar DPRD minta transparan berbasis aturan, penertiban menjadi langkah mendesak.

Dorong Pengelolaan Transparan

Pengelolaan wisata harus dilakukan secara terbuka, termasuk dalam hal tarif dan retribusi. Transparansi dinilai mampu meningkatkan kepercayaan wisatawan.

Melalui pungli wisata Jabar DPRD minta transparan berbasis aturan, sistem pengelolaan yang jelas menjadi prioritas.

Berbasis Aturan yang Jelas

DPRD Jabar menekankan pentingnya penerapan aturan yang tegas dalam pengelolaan wisata. Setiap pungutan harus memiliki dasar hukum yang jelas.

Dalam pungli wisata Jabar DPRD minta transparan berbasis aturan, penegakan regulasi menjadi kunci.

Dampak pada Pariwisata

Praktik pungli dapat berdampak negatif terhadap sektor pariwisata, termasuk menurunnya minat kunjungan wisatawan.

Melalui pungli wisata Jabar DPRD minta transparan berbasis aturan, perbaikan tata kelola menjadi penting untuk menjaga daya tarik wisata.

Harapan Perbaikan Sistem

DPRD Jabar berharap pemerintah daerah dapat segera mengambil langkah untuk menertibkan praktik pungli dan memperbaiki sistem pengelolaan wisata.

Langkah ini diharapkan mampu menciptakan lingkungan wisata yang lebih nyaman dan terpercaya.