VIDEO: Keluarga Jokowi Gambarkan Dinasti Politik
Langkah keluarga Presiden Joko Widodo atau Jokowi yang semakin banyak terjun ke dunia politik kembali menjadi perhatian publik pada 2023. Saat itu, putra bungsu Jokowi, Kaesang Pangarep, menyatakan kesiapannya untuk maju dalam kontestasi politik di Kota Depok. Pernyataan tersebut sekaligus menambah panjang daftar anggota keluarga Jokowi yang telah lebih dahulu masuk ke arena politik.
Sebelum Kaesang menyampaikan ketertarikannya maju di Depok, putra sulung Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, telah menjadi Wali Kota Solo. Sementara itu, menantu Jokowi, Bobby Nasution, menjabat sebagai Wali Kota Medan. Kondisi tersebut kemudian memunculkan perdebatan mengenai apakah perkembangan tersebut dapat disebut sebagai dinasti politik.
Kaesang Siap Terjun ke Politik
Pada Juni 2023, Kaesang Pangarep menyampaikan bahwa dirinya siap menjadi “Depok Pertama”. Pernyataan tersebut berkaitan dengan wacana pencalonannya dalam Pemilihan Wali Kota Depok.
Kaesang juga menyebut telah memperoleh restu keluarga. Pernyataan tersebut langsung mendapatkan perhatian karena dirinya sebelumnya lebih dikenal sebagai pengusaha dan figur publik, sementara kakaknya, Gibran, sudah lebih dahulu menjalani karier politik.
Masuknya Kaesang membuat publik kembali melihat perkembangan politik keluarga Jokowi secara lebih luas. Terlebih, saat itu sudah ada Gibran dan Bobby yang memegang jabatan kepala daerah.
Gibran Lebih Dulu Masuk Politik
Gibran Rakabuming Raka menjadi salah satu anggota keluarga Jokowi yang lebih dahulu mengambil jalur politik. Ia maju dalam Pilkada Solo 2020 dan kemudian menjabat sebagai Wali Kota Solo.
Perjalanan tersebut menarik perhatian karena Solo merupakan daerah yang memiliki hubungan politik kuat dengan Jokowi. Jokowi sendiri pernah menjabat sebagai Wali Kota Solo sebelum kemudian menjadi Gubernur DKI Jakarta dan Presiden Republik Indonesia.
Keberadaan Gibran sebagai kepala daerah kemudian menjadi salah satu faktor yang membuat keterlibatan keluarga Jokowi dalam politik mulai menjadi bahan perbincangan publik.
Bobby Nasution Juga Menjadi Kepala Daerah
Selain Gibran, Bobby Nasution juga masuk ke dalam politik melalui kontestasi Pilkada Medan 2020. Bobby merupakan suami Kahiyang Ayu, putri Jokowi.
Bobby kemudian menjabat sebagai Wali Kota Medan. Dengan adanya dua anggota keluarga yang memegang jabatan kepala daerah pada periode yang hampir bersamaan, istilah dinasti politik semakin sering digunakan dalam perdebatan publik.
Namun, penyebutan tersebut merupakan bagian dari perdebatan dan analisis politik, bukan label hukum yang secara otomatis melekat kepada sebuah keluarga hanya karena beberapa anggotanya memenangkan pemilihan.
Mengapa Muncul Istilah Dinasti Politik?
Istilah dinasti politik biasanya digunakan untuk menggambarkan situasi ketika kekuasaan politik dalam suatu wilayah atau institusi secara berulang diisi atau diperebutkan oleh anggota keluarga yang sama.
Dalam kasus keluarga Jokowi, perhatian publik meningkat karena beberapa anggota keluarga masuk ke politik dalam rentang waktu yang berdekatan. Gibran menjadi Wali Kota Solo, Bobby menjadi Wali Kota Medan, kemudian Kaesang menyatakan ketertarikannya untuk mengikuti Pilkada Depok.
Kondisi tersebut menjadi bahan diskusi mengenai hubungan antara popularitas keluarga, akses politik, partai politik, serta peluang elektoral seseorang dalam sebuah kontestasi demokratis.
Jokowi Pernah Membantah Tuduhan Dinasti
Perdebatan mengenai dinasti politik sebenarnya bukan hal baru. Ketika Gibran dan Bobby maju dalam Pilkada 2020, Jokowi telah menghadapi pertanyaan serupa.
Jokowi pada saat itu menekankan bahwa pemilihan kepala daerah merupakan kompetisi yang hasil akhirnya ditentukan oleh masyarakat melalui hak pilih. Ia juga menyatakan tidak akan ikut berkampanye untuk Gibran dan Bobby.
Pandangan tersebut menjadi salah satu sisi lain dalam perdebatan. Di satu sisi, keluarga Jokowi memiliki hak politik yang sama untuk memilih maupun dipilih. Di sisi lain, pengamat dan kelompok masyarakat dapat mempertanyakan apakah kekuatan politik seorang pejabat dapat memberikan keuntungan tertentu kepada anggota keluarganya.
Gibran Tanggapi Isu Dinasti Politik
Ketika Kaesang menyatakan kesiapannya maju dalam Pilwalkot Depok pada 2023, Gibran juga mendapatkan pertanyaan mengenai anggapan bahwa keluarganya sedang membangun dinasti politik.
Gibran tidak menganggap persoalan tersebut sebagai sesuatu yang perlu dikhawatirkan. Dalam pemberitaan saat itu, ia menyampaikan bahwa masyarakat memiliki pilihan untuk memilih atau tidak memilih anggota keluarganya yang maju dalam kontestasi politik.
Pernyataan tersebut memperlihatkan adanya perbedaan sudut pandang antara kritik mengenai dinasti politik dan argumen mengenai hak setiap warga negara untuk mengikuti pemilihan umum.
Pohon Keluarga Jokowi Ikut Viral
Perdebatan tersebut semakin ramai setelah pohon keluarga Jokowi yang memperlihatkan hubungan sejumlah anggota keluarga dengan dunia politik beredar di media sosial.
Pohon keluarga tersebut menampilkan keterlibatan anak, menantu, hingga hubungan keluarga melalui pernikahan. Dalam konteks pemberitaan Juni 2023, hal tersebut menjadi salah satu materi yang membuat pembahasan mengenai dinasti politik semakin mendapat perhatian.
Visualisasi hubungan keluarga semacam itu kemudian banyak digunakan untuk menjelaskan mengapa nama-nama yang berada dalam lingkaran keluarga Jokowi muncul di sejumlah posisi politik.
Dinasti Politik dan Demokrasi
Perdebatan mengenai dinasti politik pada dasarnya tidak hanya berkaitan dengan satu keluarga. Isu tersebut berhubungan dengan pertanyaan yang lebih luas mengenai kualitas demokrasi, kesempatan politik, kompetisi elektoral, dan konsentrasi kekuasaan.
Seseorang yang memiliki hubungan keluarga dengan pejabat atau tokoh politik tetap memiliki hak untuk mencalonkan diri. Namun, publik juga memiliki hak untuk mempertanyakan apakah proses politik berlangsung secara kompetitif dan apakah kesempatan bagi kandidat lain tetap terbuka.
Karena itu, perdebatan mengenai dinasti politik tidak cukup hanya dilihat dari hubungan darah. Faktor seperti proses pencalonan, kompetisi dalam pemilu, dukungan partai, popularitas, sumber daya politik, dan keputusan pemilih juga menjadi bagian penting dalam melihat persoalan tersebut.
Istilah Dinasti Politik Bukan Putusan Hukum
Penting membedakan antara istilah “dinasti politik” sebagai konsep dalam ilmu politik dengan keputusan hukum. Penyebutan suatu keluarga sebagai dinasti politik dalam pemberitaan atau diskusi publik tidak secara otomatis berarti terdapat pelanggaran hukum.
Pada 2015, Mahkamah Konstitusi juga pernah membatalkan ketentuan yang melarang keluarga petahana mengikuti pilkada. Sejak itu, anggota keluarga pejabat tidak dapat dilarang mengikuti kontestasi hanya karena hubungan keluarga.
Artinya, isu utamanya lebih banyak berada pada bagaimana kompetisi politik berlangsung dan bagaimana publik menilai penggunaan pengaruh, popularitas, serta sumber daya yang tersedia.